Pemkab Buol Tuntaskan Pembebasan Lahan, Sekolah Rakyat Bersiap Masuk Tahap Pembangunan
- account_circle Moh. Asri
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Soalbuol.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol semakin mendekati tahap pelaksanaan. Pemerintah daerah telah menuntaskan proses pelepasan hak atas tanah yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Proses penandatanganan pelepasan hak dilakukan pada Jumat (23/10/2026), melibatkan pemilik lahan, Suwarno K. Baddi, untuk menyerahkan tanahnya kepada negara. Setelah proses tersebut, lahan yang berada di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, langsung diserahterimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol mewakili pemerintah daerah.
Penyediaan lahan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat yang telah dikoordinasikan Pemkab Buol dengan pemerintah pusat sejak September 2026.
Sebelumnya, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Daimaroto dan jajaran terkait melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada 21–22 September 2026. Koordinasi kemudian dilanjutkan melalui pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan perkembangan pemenuhan Readiness Criteria (RC), meliputi kesiapan administrasi, teknis, hingga ketersediaan lahan. Pemkab Buol juga menyatakan komitmen untuk menuntaskan penataan lokasi dan pembebasan lahan sesuai target yang telah disepakati.
Keseriusan persiapan pembangunan turut terlihat dari peninjauan lokasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Tengah pada 29 September 2026.
Peninjauan itu menjadi bagian dari persiapan menuju tahapan teknis berikutnya. Salah satu dokumen penting yang masih menjadi perhatian adalah Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) dari Kementerian Sosial. Dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar pengajuan anggaran kegiatan teknis, termasuk pengujian kondisi tanah dan pekerjaan sondir.
- Penulis: Moh. Asri



Saat ini belum ada komentar