MTQ XII Kabupaten Buol Berakhir, Paleleh Tampil Gemilang Sebagai Tuan Rumah

Dengan fasilitas lengkap, dukungan penuh dari pemerintah, serta semangat kolaborasi dari semua pihak, Sekolah Rakyat Buol siap jadi ikon pendidikan berkeadilan di Sulawesi Tengah!  

Ia menambahkan, perubahan regulasi ini menjadi momentum penting untuk membenahi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol. TPP, menurutnya, tidak dirancang sebagai tambahan penghasilan semata, tetapi sebagai instrumen pengendali perilaku kerja ASN. Dalam sambutannya, Moh. Yamin bahkan membuka dengan pantun yang menyinggung pentingnya absensi tepat waktu sebagai cerminan integritas dan komitmen terhadap tugas. Lebih lanjut […]

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengintensifkan pengawasan terhadap barang-barang yang dijual di pasaran, terutama untuk mencegah peredaran barang kedaluwarsa yang dapat membahayakan masyarakat. “Tolong ya, dicek dengan teliti soal barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat terutama makanan yang sudah mendekati masa kadaluwarsa,” tambah Wakil Bupati. Pengawasan ini akan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, […]

Kehadiran Bupati Buol dalam Rakornas ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk terus mendorong transformasi tata kelola kepegawaian, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mempercepat pelayanan publik yang lebih efektif dan inovatif. Bupati Buol menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan implementasi visi Asta Cita. Ia juga mengajak ASN di Kabupaten Buol untuk […]

Film “Lebih Baik Dua” merupakan bagian dari program Dinas P2KBP3A, yang diproduksi oleh tim kreatif PT MCI dengan tujuan menginspirasi generasi muda melalui media visual. Setelah tahap penghapalan naskah rampung, tim akan melanjutkan ke proses technical rehearsal dan shooting utama dalam waktu dekat. Film ini diharapkan menjadi karya edukatif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga […]

Ia berharap, kehadiran MPP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses pelayanan dan mencegah praktik pungutan liar. “Alasan utama dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan bebas dari pungutan-pungutan. Seluruh layanan kini terpusat di satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor […]