Lewati Jawa Timur hingga Bali, PIK R Amanah Buol Rebut Juara Terbaik I Tingkat Nasional !

Menambahkan hal tersebut, Plt. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Moh. Yamin Rahim, menyoroti pentingnya verifikasi lapangan agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Ia juga memperingatkan agar masyarakat tidak sembarangan melakukan alih fungsi lahan yang justru memperparah kerusakan lingkungan. Hal senada juga disampaikan Inspektur Daerah, Wahida, yang menekankan bahwa dana tak terduga bisa dimanfaatkan untuk penanganan […]

“Saya sudah berupaya menghubungi pihak yang memberitakan untuk klarifikasi, namun tidak mendapat respons,” tambahnya. Hal senada disampaikan Kepala Desa Kodolagon, yang menegaskan bahwa sapi dalam foto pemberitaan bukan milik warga desanya. “Setelah kami cek, ternak tersebut bukan milik masyarakat kami. Ternak warga Kodolagon terikat dan dikandangkan,” jelasnya. Sementara itu, Camat Bokat Iksan Mangge menyatakan bahwa […]

Dengan adanya KTP biru dan KTP pink, pemerintah memastikan sistem administrasi kependudukan berjalan transparan, tertib, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap individu yang tinggal di Indonesia.        

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan pentingnya membangun karakter ASN yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki integritas, kejujuran, serta tanggung jawab moral yang tinggi. Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK diharapkan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Wakil Bupati Buol menyampaikan bahwa pembinaan spiritual merupakan bagian penting dalam […]

12 Februari 2026: Desa Oyak 13 Februari 2026: Desa Molangato Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah Kabupaten Buol dalam rangka mengantisipasi potensi lonjakan harga atau inflasi menjelang bulan puasa. Pemerintah daerah berharap langkah ini mampu menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Salah seorang warga yang ikut mengantre mengaku sangat terbantu dengan adanya […]

“Keuangan daerah kita masih terbatas, tapi semangat membangun tidak berkurang. Besarnya belanja rutin membuat ruang pembangunan terbatas. Ke depan kami harus menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai aturan baru,” ujarnya. Risharyudi menambahkan, mulai 2027 pemerintah daerah wajib menyesuaikan struktur anggaran sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah […]